Wawancara John Perkins Dengan Democracy Now! Di Firehouse Studio, USA

Wawancara John Perkins Dengan Democracy Now! Di Firehouse Studio, USA

Barangkali Anda tertarik dengan teori konspirasi, terutama yang ada kaitannya dengan bisnis global dan ekonomi dunia. Teori ini, meskipun saya pribadi menganggap “biasa-biasa” saja, tetapi mungkin cukup menarik untuk dibaca dan direnungkan. Dan ya, berikut saya kutipkan transkrip wawancara dengan John Perkins, mantan anggota “perusak ekonomi” (economic hit men) yang baru saja merilis buku berjudul Confessions of an Economic Hit Man.

Kami mewawancarai John Perkins, mantan anggota terhormat komunitas bankir internasional. Dalam bukunya Confessions of an Economic Hit Man, ia menjelaskan bagaimana sebagai seorang profesional yang dibayar mahal, ia membantu Amerika mencurangi dan menipu negara-negara miskin di dunia dengan trilyunan dolar, meminjamkan mereka utang yang melebihi kemampuan mereka untuk membayar, dan kemudian menguasainya. Berikut transrip wawancaranya.

John Perkins menceritakan dirinya sebagai mantan “anggota perusak ekonomi” (economic hit men) – seorang profesional yang dibayar mahal untuk mencurangi negara-negara di dunia dengan triliunan dolar. (Sebenarnya) 20 tahun yang lalu Perkins telah memulai menulis buku dengan judul, Conscience of an Economic Hit Men.
Perkins menulis, “Buku ini didedikasikan untuk presiden di dua negara, mereka yang telah menjadi klien dan saya sangat respek pada spirit kebaikannya, yaitu Jaime Roldós (presiden Ekuador) dan Omar Torrijos (presiden Panama). Keduanya terbunuh dalam kecelakaan yang mengerikan. Kematian mereka bukan karena kecelakaan. Mereka dibunuh karena mereka menolak bekerjasama dengan perusahaan, pemerintahan, dan pimpinan perbankan yang mempunyai tujuan menjadi imperium dunia (Amerika). Kami para perusak ekonomi (economic hit men), telah gagal mempengaruhi Roldós dan Torrijos, dan para perusak “jenis yang lain” yaitu CIA-”serigala pengeksekusi” yang selalu di belakang kita, kemudian melakukan tindakan.

John Perkins meneruskan: “Saya dibujuk untuk menghentikan menulis buku itu. Saya telah memulainya empat kali selama dua puluh tahun ini. Pada tiap kejadian besar dunia, hal itu selalu mempengaruhi saya untuk menulis lagi: invasi Amerika ke Panama tahun 1980, Perang Teluk pertama, Somalia, dan kebangkitan Osama bin Laden. Tetapi, ancaman atau sogokan selalu membuat saya berhenti.”

Tapi kini, Perkins akhirnya mempublikasikan kejadian yang dialaminya. Buku ini diberi judul Confessions of an Economic Hit Man. John Perkins bersama kami di studio Firehouse.

 

Majelis Syura, Alternatif ”Demokrasi-Islam”, Dan Ketaatan Kader PKS

Muhammad Syihabuddin

A. Pendahuluan

Salah satu persoalan yang menarik untuk ditela’ah dari PKS adalah Majelis Syura (MS). Hal ini karena MS adalah jantung partai: lembaga tertinggi dan lembaga sentral, dalam policy decition di tubuh PKS. Sebagai lembaga yang paling otoritatif dalam pengambilan kebijakan partai dakwah ini maka tidak ada lembaga atau kader partai di bawahnya yang tidak tunduk dan taat atas segala keputusan yang ditetapkan MS.

Sejauh ini belum ada sebentuk konflik atau ketidakpuasan berkepanjangan mengemuka dari dalam PKS akibat kebijakan MS. Sebagai ilustrasi, tidak ada geliat perlawanan dari personal kader atau suatu DPD PKS, yang berhasil ditangkap media, terhadap MS PKS karena telah memilih Tifatul Sembiring sebagai presiden partai ini, di saat hampir seluruh partai politik dirundung pertikaian internal sebagai buntut adu kepentingan saat pemilihan ketua umum.

Tulisan ini akan mengelaborasi secara mendalam MS dalam struktur PKS, sebagai partai Islam Modern. Lebih jauh, tulisan ini akan melihat perajutan nalar syura dengan nalar demokrasi “sekuler” sehingga melahirkan suatu demokrasi ala PKS yang justru mampu menumbuhkan loyalitas dan militansi para aktivis dan kader PKS.

Memperkuat DPD, Memperkokoh Lembaga Perwakilan RI

Muhammad Syihabuddin

Sejak diperkenalkan kepada publik pada perubahan ketiga UUD 1945 tahun 2001, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah menjadi wacana hangat di perdebatkan publik. Perdebatan itu lebih banyak terletak pada fungsi dan kewenangan DPD; sejauh mana DPD, sebagai lembaga baru di dalam tubuh lembaga parlemen, berperan dalam mengartikulasikan suara-suara dari daerah di pusat dan seluas mana kewenangannya dalam pengambilan keputusan soal legislasi di parlemen.

Ada banyak harapan, terutama dari suara-suara daerah yang sekian lama tenggelam di hadapan kepentingan pemerintah pusat, ketika lembaga DPD diciptakan. Dengan merombak struktur perwakilan Indonesia menjadi dua kamar (bikameral)— dengan posisi DPD sebagai kamar kedua (second chamber) di tubuh parlemen Indonesia—dan meradikalisasi proses pemilihan anggota secara langsung, lembaga DPD diharapkan lebih dari sekedar lembaga perwakilan “pura-pura”. Harapan lain dari kemunculan DPD, terlepas dari kuat atau lemahnya fungsi yang diembannya, adalah kontribusinya dalam menstimulasi secara positif kemajuan demokrasi di Indonesia, terutama keterwakilan suara daerah dalam kebijakan yang berpihak pada warga negara, yang lebih banyak berada di daerah.

Namun dalam perkembangannya, setumpuk harapan yang disematkan kepada para “senator” kita ini tak bisa mewujud karena terbentur oleh ragam aturan yang diciptakan oleh anggota lembaga perwakilan dari partai politik, yang tentu saja tak akan merelakan kewenangannya diambil begitu saja oleh para wakil rakyat dari non partai ini. Meski dibentuk lembaganya, namun dikebiri kewenangan dan fungsinya. Itulah nasib lembaga DPD kita hari ini.

Tata Kota dan Penggusuran

Muhammad Syihabuddin

Tak yakin penataan kota tanpa penggusuran…

(Sjahroedin ZP, Radar Lampung, Jumat 16 Maret 2007)

Bulan-bulan ini perbincangan ihwal penataan kota Bandar Lampung kembali menghangat. Beberapa kali media massa di Lampung juga menurunkan statemen para petinggi Lampung tentang urgensi penataan kota. Merujuk pada paparan Eddy Sutrisno, Walikota Bandar Lampung, ada enam program yang diprioritaskan untuk mempercantik Bandar Lampung dalam waktu dekat: water front city (WFC), pengembangan pariwisata, penataan pasar, penataan transportasi, ruang terbuka hijau dan taman kota, serta pengendalian banjir.

Gubernur Lampung, Sjahroedin ZP, pun lantas mendukung proyek penataan kota tersebut. Bahkan, pemprov Lampung menjanjikan akan memasukkan proyek ini dalam ABT APBD tahun 2007 (Radar Lampung, Jumat 16 Maret 2007).

Namun, dibalik rencana penataan kota, ada satu kegelisahan yang terus mengendap di benak masyarakat miskin: penggusuran! Sebagaimana tersirat dari komentar Gubernur di awal tulisan ini, bahwa tak yakin penataan kota tanpa (memakan korban) penggusuran.

Penggusuran adalah Masa Lalu
Di berbagai kota di Indonesia, dengan Jakarta sebagai pemegang rekor, penggusuran seolah menjadi praktek lazim yang dijalankan oleh penguasa terhadap pemukiman warga miskin kota. Tahun 2003-2005 saja tak kurang dari 26 kasus penggusuran terjadi di Makassar, Manado, Surabaya, Palembang, Riau, Medan (UPC, 2006). Ratusan ribu orang yang terkena dampak dari kebijakan penggusuran itu semakin tak jelas nasib hidupnya. Penggusuran berarti pemiskinan orang-orang yang telah miskin.

Penggusuran, meminjam istilah Tubagus Karbyanto, adalah teror mencekam bagi warga miskin (Kompas, 23 Oktober 2003). Meski alasan penggusuran bermacam-macam, modus yang dipakai aparat pemerintah tetap sama. Dengan memanfaatkan berbagai alat berat dan kekuatan personal aparat yang berlebihan, penggusuran condong pada kekerasan. Penggusuran dan kekerasan lantas seperti dua sisi dari sekeping uang logam. Pada akhirnya, di setiap penggusuran pasti melekat praktek dehumanisasi terhadap korban.

Demokrasi Liberal: Suatu Refleksi Teoritik

Muhammad Syihabuddin

Pengantar

Lebih dari sepuluh tahun silam, tepatnya di tahun 1989, masyarakat politik dunia digemparkan dengan hadirnya satu artikel kontroversial bertajuk The End of History? yang dikarang oleh Francis Fukuyama. Artikel ini lantas dikembangkan menjadi satu buku utuh dan komprehensif yang mengelaborasi perkembangan masyarakat dunia dalam kurun waktu kontemporer melalui pendekatan filsafat sejarah, ia pinjam dari Hegel, yang lantas berujung pada satu kesimpulan bahwa tujuan sejarah, atau akhir sejarah, adalah masyarakat kapitalis dengan sistem politik demokrasi liberal (Fukuyama, 2004).

Lebih Lanjut, Fukuyama memaparkan bahwa runtuhnya rezim-rezim komunis di Eropa Timur dan Uni Soviet pada tahun 1989 dan 1990 yang berarti berakhirnya Marxisme-Leninisme sebagai ideologi politik tidak menandai apapun kecuali “titik akhir dari evolusi ideologis umat manusia”. Kondisi terakhir ini disebut Fukuyama sebagai “pertama kali terjadi dengan kehancuran total alternatif sistematis terhadap demokrasi liberal Barat”. Meski ia bersepakat dengan gagasan Daniel Bell yang menyatakan bahwa dunia akan mengalami deideologisasi, namun ia menolak ramalan Bell akan terjadinya korvergensi ideologis antara liberalisme dan sosialisme. Bagi Fukuyama, “kemenangan telak liberalisme politik dan ekonomi adalah bentuk final dari pemerintahan umat manusia” (Steger, 2005: 4).

Nuansa kemenangan yang sama juga muncul dalam pendahuluan tiga volume penelitian yang termasyhur mengenai demokrasi di negara-negara berkembang oleh Diamond, yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan satu-satunya model pemerintahan dengan legitimasi ideologis yang luas dan cocok di dunia masa sekarang. (Ia adalah) zetgeist global baru (Abrahamsen, 2000:110).

Keyakinan Fukuyama merupakan respon yang masuk akal pada penghujung 1980-an di saat hampir semua kekuatan Marxisme-Leninisme menjemput ajal politiknya dan ia mengumandangkan gagasan inti tentang meningkatnya kekuatan pasar bebas. Sebagaimana diungkapkan Fred Dallmayr (Steger, 2005: 6) demokrasi liberal Barat dan liberalisasi ekonomi telah muncul sebagai panacea ideologis yang meyakinkan dan akan menyebar ke segala penjuru dunia.

Penguatan teoritik dan supply energi politik di kalangan negara liberal Barat meneguhkan kebijakan mereka untuk mempercepat laju gelombang demokrasi liberal ke negara-negara Selatan ataupun negara-negara yang belum menganut paham demokrasi liberal. Maka, berbagai program pun diluncurkan untuk menyokong perkembangan demokrasi dan pembentukan sistem politik dan tata pemerintahan di dunia ketiga yang sejalan dengan garis liberal dalam corak pembangunannya.

Pelacakan Abrahamsen (2000: 56) membuktikan pada tahun 1990 Democracy Initiative dari US Agency for International Development (USAID) diluncurkan untuk membantu mendorong dan mengonsolidasikan demokrasi sebagai prinsip pengelolaan sistem politik yang legitimate di seluruh dunia. Satu tahun sebelumnya, 1989, World Bank mengintrodusir untuk pertama kali istilah “good governance”, sebagai doktrin pembangunan baru dan tata kelola pemerintahan yang segaris dengan demokrasi liberal. Doktrin ini meyakini bahwa demokrasi tidak hanya dikehendaki dari perspektif hak asasi manusia, tetapi juga dibutuhkan sebagai syarat untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan berkelanjutan. Demokrasi liberal dan “anak ideologisnya”, good governance, lantas menjadi tawaran baru bagi pembangunan negara di berbagai belahan dunia, terutama dunia ketiga.

Demokratisasi dan Ruang Publik Politis

Muhammad Syihabuddin

Demokrasi dan ruang publik merupakan dua sisi dari sekeping uang logam. Masing-masing lekat, tak berjarak. Kita tidak bisa mengatakan suatu negara atau daerah itu demokratis jika di dalamnya tak tersedia ruang publik. Ruang publik adalah infrastruktur utama dalam bangunan demokrasi.

Dewasa ini, bangsa kita telah meletakkan satu tahapan baru demokratisasi setelah dengan gemilang menggulirkan pemilu multi partai. Semua komponen masyarakat secara bebas bisa menentukan pilihan politiknya. Kondisi sama juga terjadi di berbagai daerah. Pemilu multi partai, kebijakan desentralisasi politik dan otonomi daerah, merupakan prasyarat tumbuhnya demokrasi lokal.

Namun, akan sangat premature jika mengklaim keberhasilan pemilu sebagai suksesnya demokratisasi. Demokrasi dalam konteks pemilihan wakil rakyat atau pemimpin politik adalah demokrasi prosedural atau minimalis. Dan ini yang baru terjadi di negara yang masih tertatih menjalankan demokrasi seperti negeri kita ini. Hal sama terjadi di berbagai daerah yang baru belajar menumbuhkan demokrasi lokalnya.

Jika kita ingin derajat demokrasi kita naik, maka kita tidak boleh berhenti pada siklus lima tahunan pemilu. Demokrasi maksimal harus memenuhi prasyarat maksimal pula, sebagaimana adagium yang begitu masyhur “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Artinya, menyerahkan kepercayaan begitu saja kepada aktor dalam sistem politik hasil pemilu—eksekutif dan legislatif—tidak akan memenuhi demokrasi semacam itu.Kita, sebagai warga negara, juga harus meraih akses pengaruh ke dalam sistem politik. Masa dan celah di antara dua pemilu juga harus diisi oleh partisipasi publik dalam arti sebenar-benarnya dan seluas-luasnya. Dalam demokrasi maksimal dan subtansialis inilah konsep ruang publik menempati posisi yang begitu sentral. Jika ruang publik itu dipakai untuk mewacanakan atau mempengaruhi kebijakan publik, maka ia bisa disebut dengan ruang publik politis.

Istilah “ruang publik politis” (political public sphere) pertama kali diintrodusir oleh Habermas (1989). Ide ini merujuk pada “ruang atau arena di mana warganegara melempar opini, kepentingan dan kebutuhan mereka secara diskursif dan bebas dari tekanan siapapun”. Ruang di sini tidak boleh semata di pahami secara spatial, namun ruang dalam arti seluas-luasnya. Yang terpenting, merujuk Habermas, hadir di dalamnya komunikasi yang memungkinkan para warganya membentuk wacana dan kehendak bersama secara diskursif.

selamat datang di beranda persaudaraan………

bagi semua Anda yang tertarik untuk menuangkan komentar apapun ihwal politik, isu-isu kemanusiaan dan kerakyatan, silahkan menikmati dan menggoreskan gagasan Anda di kanvas ini. viva la professores..!